07/01/2018

MaPPI-FHUI Gelar Diskusi Publik "Proyeksi Peradilan 2018"


IDINDO.com, JAKARTA - Tepat sepekan tahun 2017 sudah berlalu berganti tahun 2018. Sepanjang tahun 2017, isu peradilan rupanya masih menarik untuk disoroti, seperti OTT terhadap pegawai pengadilan, pembentukan Detasemen Khusus Tipikor, upaya pemenuhan hak terhadap kelompok rentan dalam peradilan, serta beberapa isu lainnya. Termasuk penerapan uu terorisme.

Berdasarkan catatan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI FHUI) sepanjang tahun 2017, terdapat beberapa hal terkait peradilan yang perlu disoroti dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan peradilan di tahun 2018 ini. Oleh karenanya MaPPI FHUI menggelar Diskusi Publik : “Proyeksi Peradilan 2018”, yang berlangsung dibakoel kafe cikini  Jakarta Pusat minggu (7/1/2018) siang.

MaPPI adalah suatu lembaga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang bergerak dalam bidang pemantauan peradilan yang bersifat Independen, profesional, bertanggung jawab dan nirlaba.

Hadir sebagai pembicara Siska Trisia, Bestha Inatsan Ashila, Eramus A.T.Napitupulu (Direktur Pelaksana ICJR), Aradila Ceasar.

Menurut Siska Trisia selaku peneliti MaPPI yang telah melakukan penelitian di beberapa pengadilan menemukan banyak praktik pungutan liar sebagai biaya tambahan dalam layanan pendaftaran surat kuasa.

Oknum pengadilan masih meminta biaya administrasi tambahan diluar dari ketentuan yang telah diatur di pengadilan. Hasil temuan ini menunjukkan kualitas layanan publik di pengadilan masih buruk. Adanya wacana pembentukan Datasemen khusus tindak pidana korupsi bukan jaminan keberhasilan kerja kepolisian dalam melakukan pemberantasan korupsi tapi justru berpotensi melahirkan persoalan baru yang kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

Perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum masih lemah dan masih ditemukan adanya diskriminasi gender yang justru merugikan pihak korban perempuan. Erasmus Napitupulu memaparkan banyak undang-undang dibuat oleh pemerintah yang menimbulkan celah korupsi terjadi karena memberikan kewenangan yang sangat besar pada aparat sehingga terjadi tawar menawar pasal yang meringankan tersangka, jual beli kasus, tersangka bisa memilih pasal untuk ancaman terendah.

"Transparansi, akuntabilitas serta pengawasan sangat minim, kurangnya sosialisasi hukum pada masyarakat sehingga masih ditemukan kasus mainhakim sendiri, pemerintah tidak pernah mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang dibuat sehingga menimbulkan overkriminalisasi," jelasnya.

Editor : Fri

SHARE THIS

Author:

0 komentar: