16/11/2017

DKI Jakarta Terburuk dalam Hal Toleransi

   Ist

IDINDO.com - Buntut dari pilkada DKI Jakarta yaitu indeks toleransi semakin terpuruk. Hasil ini seperti dirilis Setara Institute. Ini merupakan hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

Dari kajian ini fakta mengejutkan muncul nama Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

Saat ini ada 10 kota di Indonesia dengan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Yang terendah adalah DKI Jakarta. 

"Jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11/2017).

Menurut dia, perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah).

Lebih lanjut Bonar menegaskan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai.

"Iya (Pilkada jadi salah satu penyebab). Memang karena ada sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode itu menyebabkan indeks kota Jakarta menurun," katanya.

Bonar membeberkan sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

"Data itu berupa RPJMD kota, peraturan daerah/kebijakan kota lainnya, tindakan nyata pemerintah kota dan pernyataan pemerintah yang didapat dari akun resmi pemerintah yang dapat diakses siapa saja," sebutnya.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjadi “pilot project” dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi.

Kedepan mereka berharap pemerintah kota, hendaknya membina toleransi di wilayahnya dengan memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence serta mengambil kebijakan-kebijakan berbasisequal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: