12/10/2017

Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Milyar, Bupati Minahasa Digoyang di Kantor KPK

   Ist

IDINDO.com - Setelah beberapa waktu lalu Aliansi Masyarakat Minahasa melakukan unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017). Namun yang datang kali ini, mereka tergabung dalam Rakyat Minahasa Bersatu serta dengan sejumlah LSM anti korupsi.
Kedatangan para pengunjuk rasa untuk mendesak dan menyerukan kepada lembaga antirasuah agar segera menangkap dan mengadili Bupati Minahasa Jantje Sajow yang diduga telah menyelewengkan uang rakyat.
Dalam aksi ini demonstran membawa perlengkapan aksi berupa spanduk dan mengusung slogan “Pro Revolusi Mental dan Berani Jujur Hebat”
Koordinator akai Enny Umbas, saat berorasi dengan lantang mengatakan agar jangan sakiti hati rakyat Minahasa. Mereka pun kecewa dengan aksi penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh sang Bupati karena sangat merugikan rakyat
"Kami mendesak KPK untuk bisa membuktikan kehebatannya mengungkap kasus mega korupsi 300 M yang terjadi di daerahnya," ucapnya.
Sementara itu, saat ditemui pihak KPK, para perwakilan mengingatkan penegakan hukum berkaitan dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan dan membeberkan enam poin skandal dugaan korupsi melibatkan JWS.
Keenam poin yang dimaksud adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Minahasa 2007 yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12 Miliar. Kedua, dana tunjangan sertifikasi guru 2014 dengan dugaan kerugian negara Rp24 Miliar.
Ketiga, kata Enny, sinyalemen dugaan markup dana pengadaan lampu jalan solar cell tahun 2015/2016 dianggarkan melalui Dana Desa (Dandes) dengan kerugian negara sekitar Rp7 miliar. Berikutnya dugaan markup membuatan monografi dan gapura desa yang merugikan negara berkisar Rp5,2 Miliar.
Kelima, kata dia, dugaan mark up pembangunan Benteng Moraya di Tondano yang diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp20 miliar, dan terakhir adalah pekerjaan pembangunan di sejumlah instansi dinas selang 2013-2016, yang dianggarkan namun tidak dikerjakan atau fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.
“Dugaan korupsi tersebut sungguh sangat menyengsarahkan rakyat sehingga KPK harus segera menangkap JWS,” kata Enny kepada wartawan yang didampingi Komisioner Presidium 13 LSM Anti Korupsi Putra Jaya.
Sedangkan, Putra Jaya mengancam apabika KPK belum merespon kasus JWS tersebut maka pihaknya akan melakukan aksi kepung Mabes Polri dan Kejagung bahkan ke Istana Negara untuk mengadukan persoalan korupsi tersebut kepada Presiden Jokowi. (tim)

Berbagai sumber


SHARE THIS

Author:

0 komentar: