14/10/2017

Mochamad Afifuddin Sebut Bawaslu RI akan Berupaya Maksimal Hapus Politik Uang


IDINDO.com - Kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memiliki kewenangan yang lebih besar sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya kewenangan yang lebih besar dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pemilu merupakan hak Gakkumdu, atau Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, termasuk politik uang. Namun sekarang diambil alih Bawaslu.  

"Modus praktik politik uang saat ini makin berkembang. Oleh sebab itu, instrumen pengawasan pemilu juga harus lebih jeli dalam melihat pola dan praktik transaksional negatif itu, ujar Peneliti Indomedia Corruption Watchh (ICW) Abdullah Dahlan dalam diskusi 'Kewenangan Baru Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak' di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).

Menurutnya ketika kewenangan besar dimiliki oleh Bawaslu, seharusnya kewenangan itu mampu menjawab problem politik uang kita yang akut ini.

Seharusnya kata Abdullah, Bawaslu jeli dalam melihat modus baru praktik politik uang, untuk itu perlu dilakukan sinergi pengawasan dengan melibatkan publik, di samping memperkuat struktur internalnya.

"Kewenangan yang besar tadi harus diimbangi dengan kualitas dan kapasitas aktor yang ada di dalam," tutur Abdullah.
Struktur pengawasan pemilu harus memiliki kemampuan teknis pemidanaan yang baik, kemampuan teknis membaca kasus, kemampuan teknis beracara, serta kemampuan teknis monitoring investigasi.
"Sehingga harapan dan ekspektasi publik soal pengawasan pemilu, mampu melakukan apa yang menjadi jargon Bawaslu (yaitu) 'Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu' itu terjawab," tutur dia.

Sementara, Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Mochamad Afifuddin mengakui, memang agak sulit menghapus 100 persen praktik politik uang. Namun Bawaslu RI tetap akan melakukan upaya maksimal.

"Itu yang menjadi tekad kita bersama. Apalagi dengan mandat Undang-undang yang semakin kuat ini," kata dia.

"Makanya, orientasi pencegahan yang sekarang sudah termaktub dalam UU itu juga harus kami sampaikan. Misalnya, melakukan gerakan massif agar publik tidak melakukan politik uang. Kami berharap semua pihak mau membantu kami melakukan pengawasan," tutur Afifuddin.

Disatu sisi, Komisioner Ratna Dewi Pettalolo meminta kepolisian dan kejaksaan untuk melatih para pengawas pemilu dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

"Kami juga bekerja sama dengan KPK. Kami tidak mengarah ke (penanganan kasus) korupsinya. Tetapi 'meminjam ilmunya' bagaimana melihat mahar politik" jelas Ratna. 

Karena mahar politik jelas dia, terjadi di ruang tertutup. Bagaimana kami bisa menangkap itu, ya dengan cara-cara itu.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: