23/10/2017

Mendagri Anggap Anggaran Rp 20 Triliun Pada Pilkada 2018 masih Wajar

    Mendagri bersama Pemred IDINDO.com

IDINDO.com, JAKARTA - Anggaran Pilkada serentak 2018 yang menembus angka Rp 20 triliun adalah hal yang wajar. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis," kata Tjahjo.

Tjahjo menyebut kontestasi demokrasi di 171 daerah tersebut menyedot anggaran yang luar biasa besar. Rinciannya yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Lebih lanjut kata mantan Sekjen PDIP ini, kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT, Maluku, kan harus menggunakan pesawat terbang, kapal. Masing-masing daerah ukurannya beda-beda.

Tjahjo pun menjelaskan pemerintah terus berusaha agar anggaran pilkada yang digelar setiap lima tahunan itu bisa efektif dan efesien.

"Keputusan bukan ada di pemerintah tapi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu dan Khususnya KPU-lah yang punya gawe," kata dia.

"Itu juga belum diukur dari pengeluaran partai politik, dari calon, dari pemerintah, dari Kepolisian walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, belum TNI, belum BIN, belum kejaksaan," ujar dia.

Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menjelaskan, total anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 Triliun. Saat ini total anggaran tersebut baru mencapai Rp 15,2 triliun.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menyebut rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

"Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini suskes. Ini harga proses demokrasi," tegasnya.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: