05/10/2017

Anggaran Pemilu 2018 jadi Rp 25,5 Triliun

      Ist

IDINDO.com, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan menganggarkan dana untuk Pemilu 2018 sebesar Rp 25,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya kenaikan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari RAPN yang ditetapkan Rp 2.220 triliun. Dengan komposisi belanja K/L menjadi Rp 839,6 triliun dari pagu sebesar Rp 814,1 triliun.

Menurut Menkeu, untuk K/L yang akan dibahas di dalam panja belanja negara, ini untuk K/L yang melakukan fungsi dalam rangka untuk mengamankan siklus politik, pilkada, dan pemilihan umum, dan menunjang kegiatan yang besar. 

Penambahan anggaran K/L ini tentunya akan ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Kejaksaan, hingga Kementerian Hukum dan Ham. Selain itu, ada beberapa pertimbangan untuk meningkatkan anggaran K/L di 2018, kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/10/2017).


Lebih Lanjut dikatakan Sri Mulyani, selama ini anggarannya di APBN Polri itu sebetulnya menurun cukup besar dibanding tahun 2017 ini, memang waktu itu kita ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun pemilu itu malah justru terjadi penurunan. "Kalau dilihat postur di RAPBN tahun ini dibanding dengan nota keuangan memang terjadi penurunan jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," tutur Sri Mulyani.

Untuk TNI sendiri, jelas mantan Managing Director World Bank ini, pihak Kementerian Keuangan masih menunggu ajuan anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sementara untuk Kejaksaan, kata Sri Mulyani membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan, sementara untuk Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bentuk penyesuaian perubahan geopolitik dan teknologi informasi.

Kendati begitu, dirinya masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018.

"Nanti sebetulnya itu paketnya belum final jadi kami untuk belanja ini nanti serahkan ke pembahasan panja belanja presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap di prioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," ujarnya. 

SHARE THIS

Author:

0 komentar: