15/09/2017

11 Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Dikantongi Kejati Sulut


IDINDO.com, MANADO – Pemeritah Pusat telah selesai kucurkan Dana Desa (Dandes) 2017. Untuk Sulawesi Utara (Sulut) sendiri lebih dari 1.000 desa kebagian dana tersebut, dengan total anggaran yang mencapai angka lebih dari Rp 1 triliun.
Agar dana-dana tersebut bisa tersalur dengan jelas, sejumlah Lembaga Hukum Negara termasuk Korps Adhyaksa turut mengawasi penyaluran dana ini. Bahkan berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, sejauh ini, telah ada 11 laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dandes yang kini telah dikantongi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
“Kami telah melakukan pemeriksan Ada penggunaannya tidak sesuai, sudah ada 11 laporan yang kita kantongi. Ada juga pemanfataannya yang tidak sesuai dan ada pula dananya masuk ke dalam rekening pribadi,” ujar Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Sulut Andy MI Arif.
Ia menegaskan, jika dalam laporan tersebut sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup, maka pihaknya pasti akan menyelidiki lebih lanjut.
“Tahapnya untuk kita naikan ke tahap penyidikan, yang penting sudah ada dua alat bukti yang cukup, maka akan mengarah pada penetapan tersangka,” ungkapnya.
Langkah Kejati ini diambil berdasarkan perintah dari Jaksa Agung. Sebab, berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya terdapat temuan tentang Dandes yang disalahgunakan Aparat Desa. Untuk itu, demi meminimalisir hal tersebut terulang kembali, maka Kejaksaan perlu melakukan pendampingan.
“Kami melakukan pengawasan agar penggunaan Dandes betul-betul dirasakan masyarakat,” ujar Wakajati.
Wakajati juga menghimbau perlu adanya transparansi pada publik, khususnya warga desa setempat yang desanya mendapatkan bantuan.
“Harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga Desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di Desa dapat berlangsung secara kondusif,” lanjutnya.
Menindaklanjuti perintah Jaksa Agug, maka Kejati memerintahkan setiap Kejari melakukan sosialisasi kepada setiap Aparat Desa di semua Kabupaten, agar penyaluran hingga pelaksanaan Dandes benar tersalur dan tidak disalahgunakan.
“Sesuai dengan petunjuk pimpinan, kita menggumpulkan seluruh perangkat Desa yang ada di Kabupaten/Kota. Supaya mereka satu pemahaman dan keseragaman. Kita memberikan pemahaman terhadap aparat desa, bagaimana pengelolaan Dandes baik dan benar,” jelas Andy.

Sumber : Zonautara

SHARE THIS

Author:

0 komentar: