31/08/2017

KPK Tetapkan Walikota Tegal Sebagai Tersangka Suap Rp 5,1 Miliar

    Ist

IDINDO.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno dan Ketua DPD Partai NasDem Brebes, Amir Mirza sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengelolaan jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017. 

Siti Mashita dan Amir Mirza diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta dari Wadir RSUD Kardinah, Cahyo Supardi yang juga telah menjadi tersangka terkait pengelolaan jasa kesehatan di RSUD Kardinah.

Suap itu bukan yang pertama diterima Siti Mashita dan Amir Mirza. Diduga, keduanya telah menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar lainnya terkait pengelolaan jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun 2017. Dengan demikian, Siti Mashita dan Amir Mirza diduga telah menerima suap sebesar Rp 5,1 miliar.

"Diduga pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017 dengan total sekitar Rp 5,1 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8/2017)
 malam.

Diungkapkan Basaria, uang suap sebesar Rp 5,1 miliar itu diterima Siti Mashita dan Amir Mirza dalam kurun waktu Januari-Agustus 2017. Dipaparkan, uang suap sebesar Rp 1,6 miliar diterima Siti Mashita dan Amir Mirza terkait dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah. Sementar sebesar Rp 3,5 miliar terkait fee proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal.

"Pemberian ini diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas," katanya.

Uang suap ini diduga dipergunakan Siti Mashita dan Amir Mirza untuk kepentingan Pilkada Tegal tahun 2018. Amir Mirza merupakan tim sukses pasangan Siti Mashita-Nursholeh dalam Pilkada Tegal 2013-2018 yang diusung Partai Golkar, NasDem dan sejumlah partai lain. Amir Mirza disebut akan mendampingi Siti Mashita dalam Pilkada Tegal 2018 mendatang.
"Sejumlah uang itu diduga dipergunakan untuk membiayai pemenangan keduanya di Pilkada 2018 di Kota Tegal," kata Basaria.

KPK berharap kasus Siti Mashita dan Amir Mirza ini menjadi pelajaran bagi calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada serentak 2018. KPK mengimbau para calon kepala daerah, apalagi calon petahana menghentikan praktek korupsi terutama berkaitan dengan pembiayaan Pilkada 2018. 

Hal ini penting agar proses Pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat jika terpilih tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu dan dapat menyejahterakan masyarakat.

"Perlu kami tegaskan calon petahana masih berstatus sebagai penyelenggara negara sehingga segala penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dapat dikategorikan sebagai suap dan gratifikasi sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi," tegasnya.

Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Wakil Direktur Keuangan RSUD Kardinah, Cahyo Supardi sebagai tersangka pemberi suap. Ketiga tersangka diketahui ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (29/8/2017).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Siti Mashita dan Amir Mirza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Cahyo yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pas 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sumber: Suara Pembaruan

SHARE THIS

Author:

0 komentar: