15/08/2017

Kontribusi JKN-KIS Capai Rp 152 Triliun


IDINDO.com, Jakarta - Setelah berjalan 3,5 tahun, program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), ternyata tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga perekonomian bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) menunjukkan, kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp. 152,2 triliun, dan pada tahun 2021 diperkirakan meningkat sampai Rp. 289 triliun.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB-UI, Teguh Dartanto mengatakan, dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Negara tersebut, sifatnya positif dan berkelanjutan.

“Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS, seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industry farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman),” jelasnya saat menghadiri kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Selasa (15/08) di Jakarta.

Sedangkan, untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia.   Mutu modal manusia, lanjut dia, merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp. 57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan (Rp. 10,3 triliun), jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta (Rp. 14,6 triliun), industri makanan dan minuman (Rp. 17,2 triliun), perdagangan selain mobil dan sepeda motor (Rp. 7,5 triliun), jasa angkutan, pos dan kurir (Rp. 3,5 triliun), jasa keuangan dan persewaan (Rp. 2,4 triliun), dan sektor lain (Rp. 38,6 triliun).

Menurutnya, bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan.  Hal itu, mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan, yang ujungnya memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.

Ia menyebutkan, dampak JKN-KIS terbesar, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang.  Kondisi itu, mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun.  Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,” urai Teguh.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021.

Penciptaan lapangan kerja itu, tambahnya, ada di beberapa sector, seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang  di tahun 2016 dan akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).

Menurut dia, dampak program JKN-KIS akan semakin besar, seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Bila sebelum program JKN-KIS, pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar.

“Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik, di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini, menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan,” tukas Dartanto, sembari memprediksi dampak kompetisi akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik, dimana pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 bakal menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan, komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud melalui penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.  Darimana sumber APBN dimaksud, tentu saja salah satunya dari pajak.

“Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS.  Tanpa waktu yang lama program ini, sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat.  Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat, program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” ujarnya di hadapan awak media.

Ia menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit, dan masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

Sementara itu, disebutkan juga dalam rilis yang dishare BPJS Kesehatan Cabang Manado kepada media, jumlah peserta yang telah mengikuti Program JKN-KIS tercatat lebih dari 180 juta jiwa atau sekitar 70an % dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.    Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat, terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan, atau meningkat dari tahun 2014 (92,3 juta) dan 2015 (146,7 juta).

“Total pemanfaatan di 2016 tersebut, terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.   Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta,” urai dalam press realese bertajuk “Sebuah Catatan 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia” dengan judul “Kontribusi JKN-KIS Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.


Editor : Revly Mandey

SHARE THIS

Author:

0 komentar: