07/08/2017

Komisi III DPR-RI Pertanyakan Eksekusi Lahan Citraland

Benny K Harman bersama Gubernur Sulut

IDINDO.com, Manado – Masalah lahan kompleks perumahan Citraland di Winangun yang sudah berlangsung cukup lama, mendapat perhatian serius pihak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Melalui tatap muka dengan pimpinan jajaran 4 lingkungan peradilan se-wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungan kerja masa reses ke-5 tahun 2017, Senin (07/8/2017) di Aula Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Ketua Tim, Benny K. Harman mempertanyakan tindaklanjut perkara perdata yang telah ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung (MA) dan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

“Kami mendapat pengaduan dari warga yang jauh-jauh datang dari Manado ke Jakarta untuk menanyakan hal ini.

Mengapa putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap, sampai sekarang belum juga dieksekusi? Rakyat yang ingin mencari keadilan, sudah diberikan, tapi tidak dilaksanakan.  Ada apa ini?” tegasnya usai mendengar penyampaian laporan singkat dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardo yang tidak menyinggung soal eksekusi tanah Citraland.

Sayangnya, jawaban dari pimpinan PT mewilayahi Prov. Sulut itu, lagi-lagi tidak sebagaimana diharapkan para legislator pusat.  Ia hanya menyinggung persoalan eksekusi 2 lahan di Bitung yang juga belum terlaksana, dan mengaku belum mendapatkan laporan perihal perkara tanah Citraland dimaksud.

Begitupun, pengakuan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado, Djaniko MH Girsang yang tidak mengetahui masalah tersebut.   Alasannya, karena baru beberapa bulan menjabat.

Jawaban kedua petinggi lembaga peradilan itu, kontan mengundang tanda tanya Benny dan kawan-kawannya.

“Aneh, masak ketua pengadilan tidak tahu soal perkara yang sudah ada putusan MA dan PK.  Pejabat boleh berganti, tapi administrasinya kan tetap jalan,” ketus dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menanggapi soal keadaan di lapangan yang dijadikan alasan penyebab belum atau tidak dapat dilaksanakannya suatu eksekusi putusan pengadilan.

“Masak, putusan berkekuatan hukum tetap kalah dan tunduk pada kondisi-kondisi di lapangan.  Janganlah dicari-cari alasan,” semburnya.

Ia pun mengungkapkan hal yang mencurigakan. “Ini saya tahu karena berkaitan dengan pengusaha besar,” tandas Harman.  Akhirnya, politisi vokal asal Nusa Tenggara Timur ini meminta dan menantang Girsang untuk segera melaksanakan eksekusi lahan Citraland.

Editor : Revly

SHARE THIS

Author:

0 komentar: