18/07/2017

ICW Desak Setya Novanto Mundur dari Jabatanya

   Ist
IDINDO.com - Pasca penetapan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus KTP Elektronik, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak ketua Golkar tersebut mengundurkan diri.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan jelas mengatakan,bahwa apabila seorang anggota DPR terlibat kasus hukum terutama kasus korupsi maka harus dinonaktifkan.
Peneliti ICW Donald Fariz mendesak agar Setya mundur sebagai pimpinan DPR. Di UU MD3, kalau seorang anggota DPR terlibat kasus korupsi statusnya di non aktifkan apalagi Setya Novanto sebagai pimpinan DPR harus melepas jabatan.
"Setya Novanto seharusnya legowo mundur seperti yang dilakukannya dalam prahara yang dikenal ‘Papa Minta Saham’. Kala itu, sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR mengeluarkan hasil persidangan, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya kursi Ketua DPR, kata Donald Selasa (18/7/2017).
Lebih lanjut katanya, kalau kita refleksikan kasus beberapa waktu lalu, Setya Novanto di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, di last minute putusan MKD, dengan inisiatif sendiri yang bersangkutan mengundurkan diri apalagi dalam kasus korupsi derajat hukumnya lebih tinggi dari pada persoalan etik. "Tidak ada alasan Setya Novanto tidak meletakan jabatan sebagai Ketua DPR,” tegasnya.
Terkait Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) belum memutuskan mengundurkan diri. Donald menegaskan apabila Setya Novanto enggan mundur dari jabatannya, seharusnya Partai Golkar aktif dengan menggelar konsolidasi internal.
Donald berpendapat, jika yang bersangkutan tidak legowo, maka otoritas di partai politik harus berbenah. Golkar harus legowo menerima proses hukum KPK dan tidak melakukan manuver politik yang mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. 
"Kami berharap Golkar mendukung KPK untuk mengungkap aktor sesungguhnya,” tegasnya.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: