30/06/2017

Gereja dan Politik : Bagaimana Seharusnya Peran Pimpinan Gereja Dalam Politik


Oleh: Yerry Tawalujan

Keterlibatan gereja, khususnya pimpinan gereja dalam politik telah menjadi topik yang "seksi" dan tak habis-habisnya dibahas.

Bolehkah pimpinan gereja terjun dalam dunia politik? Sejauh mana pimpinan gereja bisa terlibat dalam politik? Tentu jawabannya beragam. Tidak ada satu jawaban yang sama untuk pertanyaan ini.

*APA ITU POLITIK?*

Menarik untuk diketahui bahwa sebenarnya teori klasik tentang politik memiliki kesamaan dengan perintah Alkitab. Tujuannya sama, untuk membangun bangsa supaya sejahtera.

Filsuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles pada abad ke 5 sebelum Masehi mengatakan *"politik itu adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat (polis, kota) yang terbaik".*

Jadi Plato dan Aristoteles menyadari bahwa politik adalah alat atau cara yang dipakai untuk menciptakan kondisi masyarakat yang terbaik. Kondisi terbaik dimana tercapai kesejahteraan yang maksimal, kebebasan mengekspresikan hak-hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang tertib dan beradab.

Dalam Alkitab, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel yang saat itu dibuang ke Babel untuk mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka berada.

Yeremia 29: 11 "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu".

Perintah Tuhan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota, _polis_. Kota tempat orang Israel dibuang pun harus diusahakan kesejahteraannya. Padahal mereka tidak akan tinggal selamanya di kota itu. Apalagi kota sendiri. Tentu upaya ekstra harus dilakukan untuk membuat kota, _polis_ , tempat kita tinggal sejahtera.

Peter Merkl, ahli ilmu politik Jerman, memberikan teorinya tentang politik. _"Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice"_. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mulia untuk mencapai tatanan yang baik dan berkeadilan.

Jadi baik Plato dan Aristoteles, nabi Yeremia dan Peter Merkl berbicara tentang politik untuk mengusahakan kesejahteraan. _Noble politics,_ politik mulia. *Politik luhur* untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

*POLITIK LUHUR VS POLITIK KEKUASAAN*

Dipihak lain, Peter Merkl mengingatkan tentang sisi terburuk politik. Politics as its worst is a selfish grab for power, glory and riches (Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan/ketenaran dan kekayaan untuk kepentingan pribad. Politik dipakai sebagai alat pencapaian ambisi pribadi untuk mendapatkan kuasa, tahta dan harta.

Inilah politik kekuasaan. Di tataran ini kepentingan pribadi dan golongan yang diutamakan. Politik dijadikan alat untuk mencapai kepentingan. Siapa mendapatkan apa dan berapa. Politik kepentingan yang transaksional.

Ketika politik luhur untuk kesejahteraan rakyat terdegradasi menjadi politik kekuasaan yang transaksional, wejangan  Lord Acton menjadi relevan. "Power tends to Corupt. Absolute power corrupts absolutely". (Kekuasaan cenderung korup). Kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak.

Pemimpin gereja perlu membentengi dirinya dan warga gereja agar tidak terkontaminasi dengan politik kekuasaan yang korup dan merusak itu. Politik kekuasaan yang korup akan melahirkan politisi-politisi yang berorientasi kepentingan. Politisi yang hanya fokus pada mengejar kekuasaan. Siapa yang akan berkuasa dan memenangi pemilihan umum berikutnya.

*PEMIMPIN GEREJA BERGERAK DALAM LEVEL POLITIK LUHUR*

Politik luhur dengan tujuan pembangunan kesejahteraan bangsa akan melahirkan negarawan. Fokus utama negarawan adalah bagaimana memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Kepentingan Rakyat yang diutamakan. Bukan kepentingan pribadi atau golongan. Bagi negarawan, urusan dan kepentingan pribadi sering tak terpikirkan bahkan terabaikan. Kepentingan negara menjadi prioritas utama.

Pemimpin gereja seharusnya berada dalam tataran politik luhur. Menjadi pengayom, pembina sekaligus penggerak yang memobilisasi warga gereja agar terlibat dalam berbagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Sarana yang dipakai sebagai alat perjuangan untuk kesejahteraan bangsa salah satunya lewat politik.

Pemimpin gereja tidak cukup hanya bergelut dengan masalah-masalah teologis pembinaan umat untuk urusan surgawi. Kesadaran dan pengetahuan politik perlu dimiliki sebagaimana memiliki pengetahuan rohani. Warga gereja dilengkapi dan diberdayakan oleh pemimpin gereja agar terampil ketika berkiprah di ranah politik.

*MENJADI TERANG DAN GARAM DI BIDANG POLITIK*

Menjadi tugas pemimpin gereja untuk membimbing warga gereja yang terpanggil di dunia politik agar menjalankan politik luhur dan tidak terjebak pada politik kekuasaan yang transaksional.

Pemimpin gereja menyiapkan umat untuk menjadi terang dan garam di dunia politik. Terang menerangi kegelapan. Garam mengawetkan agar terhindar dari pembusukan.

Keterlibatan warga gereja dalam ranah politik hendaklah dilihat sebagai bagian

SHARE THIS

Author:

0 komentar: