21/06/2017

Diskusi KIB: UKP- PIP Diharapkan Mampu Membumikan Pancasila


IDINDO.com - Lembaga Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dipimpin oleh Yudi Latif mendapat sorotan politisi PDI Perjuangan Agustin Teras Narang.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini meminta agar (UKP-PIP) dalam melakukan pendekatan tidak terlalu akademis dan elitis ujar Narang, dalam sebuah diskusi ini yang dipandu oleh Ketua Umum KIB Reinhard Parapat di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Narang pun berharap lembaga yang dipimpin Yudi Latif tersebut diharapkan mampu membumikan Pancasila serta bisa menggunakan metode-metode yang sederhana dan aplicable sehingga mudah dipahami masyarakat luas.

“Jangan pendekatannya terlalu akademis, tetapi pendekatannya aplicable, yang dapat dipahami rakyat dengan baik dan mudah. Dan pendekatan kita bukan pendekatan kaum elitis,” jelasnya.

Harapan terbesar Narang agar Yudi Latif Cs bisa menggunakan bahasa-bahasa sederhana dan populer dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, mudah dimengerti dan diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan pakai bahasa akademis dan bahasa birokrat. Nanti, susah dipahami dan dilakukan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini pun Narang mencontohkan jika berbicara tentang Pancasila di daerah Sumatera, maka diupayakan yang berbicara adalah orang yang paham Pancasila dan kultur di Sumatera. Jika orang yang berbicara tidak paham kultur di Sumatera, kata dia, bisa saja tidak akan “nyambung” antara pembicara dan masyarakatnya.

“Yang kita inginkan apa yang dilakukan UKP-PIP benar-benar dipahami dan diimplementasikan. Jangan kita pikir yang tinggi-tinggi, menggunakan bahasa akademis yang tinggi-tinggi juga, nanti orang susah memahami dan mengimplementasikannya,” terangnya.

Sedangkan pemateri lain Dosen Magister Hukum Universitas Atmajaya Surya Candra menilai UKP-PIP ini bisa mengisi kevakuman ideologi yang dialami masyarakat Indonesia pasca reformasi. Menurut Surya, kevakuman ideologi ini disebabkan oleh Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat represif.

Dia pun menekankan UKP-PIP itu harus mengisi kekosongan ideologi di masyarakat, yaitu ideologi Pancasila yang sudah terbukti efektif menjadi wadah pemersatu dan menjaga keberagaman. "Sehingga kita tidak takut dan tak ragu lagi mengatakan bahwa saya Pancasila, saya NKRI,” kata dia.

Jika terus vakum, kata dia, maka ruang tersebut akan berpotensi diisi oleh ideologi lain, yang tidak sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Apalagi, tambah dia, ada kelompok yang jumlahnya sedikit, namun terus mengkampanyekan ideologi-ideologi lain tersebut.

“Kalau kosong, orang bukan tidak mencari, tetap mencari dan diisi oleh ideologi yang lain, yang tidak sama dengan Indonesia. Itu kemudian yang terjadi sekarang, seperti radikalisme, ekstrmisme dan intoleran. Kevakuman terhadap ideologi, maka responnya harus secara ideologi juga. Itulah tugas UKP-PIP,” ungkap dia.

Ketua Umum KIB Reinhard Parapat pun berharap kerja lembaga ini tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai kurikulum. Tetapi, hasil kerjanya bisa mentransformasi cara berpikir dan bertindak seluruh komponen masyarakat.

“Tim ini harus bekerja cepat, melakukan implementasi-implementasi, bukan hanya di kelas-kelas tetapi juga di luar kelas sehingga nilai-nilai Pancasila lebih mendarat dan membumi,” tandas salah pimpinan relawan Presiden Jokowi waktu lalu.

Pasalnya menurut Reinhard, sasaran UKP-PIP, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat pemerintah, mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati (walikota), gubernur, menteri dan presiden. Selain itu, sasaran utama lain UKP-PIP adalah kampus-kampus dan pemuda.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: