05/06/2017

AS Terapkan Syarat Baru Masuk Negara Tersebut

       Ist

IDINDO.com - Untuk memperketat keamanan di wilayah Amerika Serikat (AS) maka pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump telah undang-undang terhadap orang-orang yang akan masuk ke negara tersebut.
Bagi pendatang yang akan mengajukan visa terhitung sejak 25 Mei 2017, Pemerintah AS meminta para calon pendatang untuk memberitahukan identitas di media sosial.
Seorang petinggi State Department yang dirahasiakan namanya menjelaskan bawa prosedur baru keamanan itu diterapkan pada mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, Seperti dikutip dari Daily Mail pada Sabtu (3/6/2017).
Sejumlah kalangan pembela kebebasan sipil pun kwatir atas rencana baru tersebut. Mereka berpandangan bahwa yang tidak berisiko menjadi teroris dapat dicurigai hanya berdasarkan pandangan politik atau agama.
Presiden Trump sebelumnya mengeluarkan memorandum tertanggal 6 Maret 2017, berjanji memperketat pengaturan atas siapa yang boleh masuk ke Amerika Serikat, termasuk dengan mempelajari perilaku calon pengunjung di dunia maya.
Menurut wanita pejabat tersebut, para pejabat konsuler sekarang boleh meminta informasi tambahan dari para pelamar visa yang diduga memerlukan "pemeriksaan keamanan nasional secara lebih ketat."
Menurutnya, "Pelamar visa tersebut akan diminta untuk menyediakan informasi tambahan, termasuk rincian media sosial, nomor-nomor paspor sebelumnya, informasi tambahan tentang anggota keluarga, riwayat lebih panjang terkait perjalanan, pekerjaan, informasi kontak."
Namun demikian, pejabat itu menambahkan bahwa perubahan tersebut akan "berdampak hanya kurang dari 1 persen dari setidaknya 13 juta pelamar visa dari seluruh dunia setiap tahunnya."
Tidak disebutkan adanya permintaan kata sandi (password) dari para pelamar visa.
Walaupun begitu, jika pelamar visa mengunggah materi mencurigakan ke Facebook atau mengikuti suatu akun ekstremis di Twitter atau Instagram, maka calon itu akan ditanyai lebih mendalam.
Selain aturan baru ini, administrasi AS belum lama ini juga menerbitkan larangan penggunaan laptop untuk penumpang penerbangan yang berangkat dari bandara beberapa negara Muslim.
Larangan itu diterbitkan setelah agen-agen intelijen menemukan bukti bahwa kalangan ekstremis telah menyempurnakan teknologi menyembunyikan bom dalam komputer jinjing.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: