29/04/2017

ICW Nilai Hak Angket DPR terhadap KPK Tidak Sah

    Foto : Ist

IDINDO.com. - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hak angket yang digulirkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. KPK juga menolak atas usulan DPR tersebut. Hal ini pun membuat gaduh sejumlah pihak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4) mengungkapkan Hal angket itu tidak sah, forum itu juga tidak sah. "Jadi tidak bisa forum tidak sah menilai orang tertentu salah atau tidak. Lalu secara sepihak juga mengesahkan angket. Apa yang dilakukan itu sudah melecehkan anggota DPR lainnya," tegas dia. 

Lebih lanjut Donal menjelaskan, tidak sahnya forum dan angket disebabkan karena jumlah peserta yang datang dalam forum tersebut. Berdasakan undang-undang, persetujuan forum menjadi sah apabila disetujui lebih dari setengah peserta forum.

"Kita lihat, berapa orang yang datang. Coba baca tatibnya, ada mekanismenya. DPR sudah memenuhi syarat sudah lebih dari setengah anggota. Pasal 199 ayat 3: persetujuan dari N+1 dari yang hadir, bukan fraksi. Itu beda," ucapnya.

Dirinya pun mengkritisi pemimpin forum hak angket DPR untuk KPK, Fahri Hamzah. Lantaran katanya, Fahri Hamzah kurang berkompeten sebagai pimpinan. Bahkan Donal menyebut Fahri melakukan abuse of power.

"Fungsi pimpinan dalam undang-undang adalah memfasilitasi. 'Bagaimana anggota, apakah setuju atau tidak?' Ini kok tidak, banyak interupsi dia ketok palu saja. Abuse of power namanya," ujarnya.

"Dia juga ber-statement, 'kalau yang tidak setuju nanti kita lobi-lobi'. Ini bagaimana, ilegal forum itu!" tegasnya.

SHARE THIS

Author:

0 komentar: