19/10/2016

Presiden Jokowi Instruksikan Praktek Pungli Prona Dihentikan


IDINDO.com - Maraknya Pungutan Liar (Pungli) menjadi catatan tersendiri saat rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Sulawssi Utara (Sulut) terkait peresmian Bandar Udara di pulau terluar Indonesia Pulau Miangas.

Disamping ke Miangas dirinya juga mampir di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terkait pemberian 1.081 sertifikat prona bagi warga Sulut yang diterima 11 orang perwakian yang dilaksanakan di pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara (Minut), Selasa (18/10/2016).

Saat menyampaikan sambutannya Jokowi memerintahkan kepada seluruh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia untuk menghentikan praktek pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

 (Kiri ke kanan) Wabup Minut Joppi Lengkong, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Ibu Negara Ny Irina Joko Widodo, Ritha Dondokambey-Tamuntuan, Sekda Sandra Moniaga, dan Dirut PD Klabat Minut Estrella Tacoh.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Jalil dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokbey yang menyambut Jokowi dan ibu negara Hj Iriana Joko Widodo. Ikut pula Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta istri dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong, jajaran pejabat Pemkab Minut, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ribuan masyarakat yang menunggunya sejak siang.
Dalam kesempatan ini Menteri Sofyan Djalil menjelaskan bahwa di Sulut dari jumlah 1.820.000 bidang tanah yang ada, yang terdaftar baru 409.000 (24%) bidang. Jadi, yang belum terdaftar menurutnya ada 1.400.000 (76%) bidang.
Sementara untuk hari ini, diserahkan 1.081 sertifikat dengan perincian masing-masing Kabupaten Bolmut 10, Kabupaten Bolmong 10, Kota Bitung 50, Kota Manado 50, Kota Kotamobagu 10, Kabupaten Minsel 50, Kabupaten Minahasa 191, Kota Tomohon 100, Kabupaten Mitra 10, dan Kabupaten Minut 600.
Sedangkan sertifikat yang sudah dibagikan tahun 2016 kata mantan Kepala Bappenas ini, ada yang menggunakan sebagai pinjaman penambahan modal dengan total Rp3,3 triliun. "Semua warga sangat senang menerima sertifikat langsung dari Presiden. Kami berharap dukungan gubernur, bupati dan walikota, mempercepat pendaftaran tanah, guna mensukseskan progran presiden untuk penuntasan sertifikat tanah sampai tahun 2025,” terang dia.
Saat penyerahan sertifikat prona, presiden mewarning dan mengatakan dirinya tidak mau kalau hanya simbolis-simbolis. Ini penting karena kita tahu proyek prona sudah berjalan 35 tahun tapi belum rampung sampai sekarang, baru mencapai 46% di seluruh Indonesia. 

"Saya perintahkan bulan yang lalu ke Menteri ATR/BPN, tahun depan minimal bisa diselesaikan 5 juta sertifikat, dua tahun depan 7 juta sertifikat, berikutnya 9 juta sertifikat, sehingga kita harapkan tahun 2025 seluruh masyarakat Indonesia sudah pegang sertifikat,” harap manta Gubernur DKI Jakarta ini.
Lebih lanjut Jokowi mengingatkan agar oknum-oknum pelaku pungli untuk berhati-hati, khususnya pungli terhadap Prona.
“Prona harusnya gratis. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran BPN karena bisa diselesaikan, tapi saya bilang hati-hati masalah pungli sertifikat. Hentikan, stop!” warning Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sudah dibentuk untuk memberantas sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sebagainya. 
“Mata saya hanya ada dua, tapi saya punya mata dan telinga yang lain. Begitu ada yang bisik-bisik dan begitu terbukti, antara ditangkap dan dipecat. Urusannya hanya itu saja. Saya ingin rakyat dimudahkan, digampangkan untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tetapi itu menyusahkan, meresahkan dan menjengkelkan. Meski kecil-kecil, kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, bisa puluhan triliun. Karena di jalan raya, di kantor, rumah sakit, sudah terjadi (Pungli, red). Kita bangun budaya kerja bersih, tanpa pungli tapi butuh waktu. Beri saya kesempatan. Sekarang kita memperbaiki sistem dahulu,” tutup Jokowi.
Sementara, Bupati dan Wabup Minut mengajak Presiden Jokowi untuk menanam pohon di Hutan Kenangan Minut yang terletak tak jauh dari kompleks perkantoran, usai menyampaikan pidatonya.
Panambunan pun berterima kasih kepada Presiden atas kunjungan ke Minut yang kedua kalinya.
“Ya, meskipun tidak masuk dalam jadwal protokoler awal. Tapi Pak Presiden mau datang ke Minut. Kami pemerintah dan masyarakat merasa sangat senang,” ucapnya.

Editor: Jerry Massie

SHARE THIS

Author:

0 komentar: