01/09/2016

Rangkuti Minta Aturan Teknis Pilkada 2017 Segera Ditetapkan


IDINDO.com - Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) sebaiknya segera menetapkan peraturan KPU (PKPU) sebagai aturan teknis pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2017. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti.

 Lantaran menurut Rangkuti, tahapan-tahapan penting pilkada sudah dimulai September 2016, seperti pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 19-21 September 2016.

Selanjutnya kata aktivis asal Sumatera Utara ini, aturan yang berkenaan dengan tahapan pilkada masih jadi pembicaraan antara DPR dan KPU, khususnya terkait dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pilkada di Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Sedangkan ujarnya, jika merujuk Pasal 9 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) soal kewajiban konsultasi KPU dalam menetapkan PKPU dengan DPR, maka ketiga PKPU tersebut belum dapat berlaku. Karena, KPU dan Komisi II DPR belum satu pandangan dan masih terdapat perbedaan pendapat soal isi aturan tersebut.

"Tanpa ada konsultasi final, pada hakikatnya belum ada aturan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," ujarnya.

Dia sendiri menilai kondisi tersebut sangat rawan, karena berpotensi menimbulkan gugatan soal keabsahan pelaksanaan pilkada. Sekalipun KPU bisa menyatakan bahwa tahapan pilkada dilaksanakan dengan aturan yang ada, tetapi hal itu bisa menimbulkan banyak tanya.  Misalnya, Komisi II DPR menginginkan tanggal pemungutan suara pilkada direvisi. Artinya, kalau tanggal itu diubah, jelas tidak adil bagi peserta lain, seperti peserta perseorangan yang harus terlebih dahulu mendaftar, padahal waktunya masih cukup panjang.

"KPU harus segera menetapkan PKPU pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. DPR juga sebaiknya tidak menyandera pelaksanaan pilkada dengan tidak segera membahas PKPU," katanya.










SHARE THIS

Author:

0 komentar: