08/09/2016

Jakarta Butuh Pemimpin Bernyali


IDINDO.com - Sebagai Ibu Kota negara, Jakarta harus ditata kembali agar betul-betul bisa menjadi kota metropolitan yang modern, nyaman, dan manusiawi. Selama init terjadi pembiaran-pembiaran dalam penataan Ibu Kota. Warga diberi izin untuk membangun di bantaran kali atau berdagang di trotoar jalan.

Semua masalah itu lama terakumulasi dan tidak ada pihak yang bernyali untuk mengembalikan Kota Jakarta sebagaimana fungsinya. Jakarta tidak bisa dibiarkan terus kumuh.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok berupaya untuk memperbaiki kondisi Jakarta agar menjadi kota yang nyaman bagi warganya, meski untuk itu popularitas dan elektabilitas dia menjelang Pilgub DKI Jakarta terancam.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, agar pembangunan Jakarta berhasil dibutuhkan aktor kuat dan bernyali untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan.

“Mengatur masyarakat dan membangun Jakarta memang dibutuhkan seorang aktor kuat, bernyali, dan memiliki karakter pemimpin yang kuat, sehingga tidak ada ruang negosiasi atau pemimpin yang bisa dibeli,” ujarnya kepada Suara Pembaruan di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Dikatakan, setelah kepemimpinan Ali Sadikin, Jakarta sudah lama kehilangan tokoh yang berkarakter kuat dan bernyali untuk menata Jakarta agar kembali menjadi kota metropolitan yang modern, nyaman, dan manusiawi. “Semua gubernur memang memiliki karakter masing-masing. Gubernur yang sekarang ini (Ahok), lebih dominan dalam mengambil keputusan, sehingga peran seperti wali kota, camat, lurah, atau RT/RW tidak tampak,” tuturnya.

Dia menyarankan, meskipun Jakarta butuh seorang pemimpin yang berkarakter dan bernyali, namun sinergitas dengan pihak lain, seperti wali kota, camat, lurah atau bahkan RT/RW perlu dijaga. Mereka pun perlu diberi ruang untuk menyampaikan program-program pemerintah.

Menurutnya, langkah berani dan bernyali Ahok tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Tujuan Gubernur Ahok yang baik itu harus didukung oleh SKPD. Masalahnya, dukungan itu belum sepenuhnya berjalan baik, bahkan ada kesan gubernur yang harus melakukan semuanya. Jadi, kini semuanya terfokus kepada Ahok. Padahal, SKPD seharusnya juga mampu menjalankan fungsinya membantu gubernur,” kata Yayat.
Dia mencontohkan, dalam masalah penggusuran, SKPD seharusnya bisa mencairkan solusi yang tepat. “Warga akan rela digusur atau dipindahkan selama mereka mendapatkan tempat yang lebih layak. Solusi positifnya adalah mencari lokasi relokasi yang dekat dengan pusat ekonomi atau membangun pasar, layanan kesehatan, sekolah, dan tempat usaha yang mendukung warga yang direlokasi,” ujarnya.

Dia menunjuk sejumlah kawasan yang bisa dijadikan lahan relokasi, seperti di kawasan Kalideres atau Pulo Gebang. “Dipindahkan ke kawasan perbatasan pun tidak masalah selama dibangun akses yang mendukung kelangsungan hidup mereka,” tandasnya.

Persoalan memindahkan, katanya, hanya masalah komunikasi, dialog, dan pendekatan. “Saya rasa kalau ketiga cara ini ditempuh gubernur dan jajarannya, warga pasti tidak akan merasa menjadi korban. Jadi, empati harus juga diletakkan dalam komunikasi tersebut,” katanya.
Hal senada dikatakan pengamat perkotaan Firdaus Ali. Menurutnya, langkah penataan Ibu Kota Jakarta oleh Ahok sudah sesuai dengan undang-undang. “Saya selalu mengatakan, apa yang dilakukan Ahok adalah penggeseran bukan penggusuran. Warga diberi opsi untuk pindah ke rusun. Kalau mereka diharuskan untuk membayar sewa rusun setelah tiga bulan, itu merupakan pembelajaran agar warga tidak manja,” ujarnya.

Firdaus berharap, masalah penggeseran warga tidak dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik Ahok untuk menjatuhkannya menjelang Pilgub Jakarta, Februari 2017. Sebab, pembenahan-pembenahan yang dilakukan Ahok sudah ada pada jalur yang benar.
Dia juga mempertanyakan keabsahan warga yang mendiami tanah yang bukan miliknya. “Ahok menegakkan undang-undang agar warga taat hukum, mereka tidak seharusnya berdiam di tanah milik negara. Lalu, bangunan yang memiliki sertifikat, Ahok juga sudah memberikan uang ganti rugi. Jadi, saya rasa, ini sudah manusiawi. Kalau Jakarta tertata dengan baik yang menikmati juga kita semua,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi memastikan tidak ada solusi lain bagi warga yang terkena penertiban di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selain masuk ke rumah susun (rusun) yang disediakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut terkait masih ada warga yang nekat bertahan di lokasi bekas penertiban meskipun tinggal di bawah tenda.

“Ya, dikasih tempat yang bagus, mereka justru memilih tinggal di jalan. Solusinya hanya masuk rusun,” ujar Tri. Dikatakan, saat ini pihaknya sudah memasukkan warga di Rawajati tersebut ke Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara.
Sejauh ini baru ada delapan keluarga yang sudah pindah ke Rusun Marunda dan masih ada sekitar 40 keluarga yang masih bertahan di Rawajati. Kendati di antaranya ada juga yang pulang ke kampung halaman masing-masing, seperti di Semarang, Jawa Tengah. (beritasatu)





SHARE THIS

Author:

0 komentar: