29/09/2016

Hanya Ahok yang Mampu Tata Jakarta


    IDINDO.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dinilai konsisten membuktikan janji kampanyenya menata Jakarta, terutama mengatasi persoalan banjir dengan menertibkan bangunan dan merelokasi warga di bantaran kali. Ahok dianggap berani mengambil langkah tidak populis dengan pertaruhan tergerusnya elektabilitas dan dukungan terhadapnya saat Pilgub DKI Jakarta 2017.Namun, diyakini konsistensi itu akan dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain wilayah lebih tertata, ancaman banjir akan berkurang, dan kehidupan warga lebih manusiawi karena tidak ada lagi yang bermukim di kawasan kumuh di bantaran sungai.
Pakar teknologi lingkungan Firdaus Ali mengapresiasi konsistensi langkah yang dilakukan Ahok, untuk terus menertibkan dan menata Sungai Ciliwung. “Apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bisa dikatakan sebagai langkah gila di tengah pertarungan pilgub nanti. Tapi terbukti Ahok bukan orang yang gila jabatan, kendati langkah itu dinilai oleh banyak kalangan tidak populer. Tapi menurut saya itu adalah ciri pemimpin yang bagus, tegas, dan konsisten,” kata Firdaus, Kamis (29/9).

Dia menyatakan, penataan bantaran Sungai Ciliwung harus dilakukan karena rentan menimbulkan banjir. Hal itu sekaligus untuk menegakkan aturan karena warga yang bermukim melanggar peraturan. “Penataan dan penertiban memang harus dilakukan sesuai program pemprov. Ibarat dokter, Ahok telah melakukan hal yang tepat. Dia mengamputasi organ yang sakit, karena khawatir bisa menjalar ke mana-mana,” ujarnya.
Dia pun melihat langkah Pemprov menertibkan bangunan tidaklah tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. “Menurut saya, pemprov sudah manusiawi karena memberi solusi untuk tinggal di rusunawa. Itu sudah baik karena mengangkat derajat warga yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh di bantaran kali,” ujarnya.
Terkait penanganan banjir, Firdaus melihat, sudah banyak terlihat kemajuan di bawah kepemimpinan Ahok. “Sudah banyak bukti upaya penanggulangan banjir seperti adanya pembuatan tanggul, normalisasi sungai, pembenahan drainase, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Jadi Ahok sesungguhnya sedang membayar utang-utang lama yang tidak dikerjakan oleh pemimpin Jakarta sebelumnya,” katanya.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna juga sepakat, bahwa dalam banyak hal sudah banyak kemajuan yang dirasakan manfaatnya oleh warga terkait penanganan banjir. “Terutama kerja pasukan oranye di lapangan yang membersihkan sungai, drainase dari sampah, sudah bisa dilihat hasilnya,” ungkapnya.
Dia pun berharap upaya itu juga melibatkan warga. “Artinya, perilaku warga harus didorong bisa berubah, tidak sekadar tepuk tangan atau menyanjung apa yang dilakukan pemprov, tapi juga, misalnya, tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga lingkungan,” katanya.
Terkait masalah penataan di bantaran Sungai Ciliwung, Yayat berkomentar, tantangan yang dihadapi pemprov adalah masalah sosial dan ekonomi pascapenertiban. “Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, antara Pintu Air Manggarai hingga ruas tol TB Simatupang sejauh 19 kilometer terdapat 200 titik lagi yang harus ditata. Itu artinya pekerjaan rumah bagi pemprov bukan hanya menyediakan tempat bagi mereka yang kena gusur, tapi juga memberikan akses ekonomi dan sosial,” katanya.
Menurut Yayat ada perbedaan antara rumah milik dengan rumah sewa. “Kalau rumah milik ada rasa merdeka karena itu hak milik. Tapi kalau rumah sewa ada kekhawatiran mereka apakah bisa membayar sewa, karena itu bukan milik mereka. Maka pemprov harus menyediakan akses ekonomi bagi warga, misalnya, dengan menyalurkan mereka bekerja sebagai petugas kebersihan, tukang parkir atau memberikan keterampilan,” katanya.
Tanpa Pamrih

Secara terpisah, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid menilai, Ahok adalah tipe pemimpin yang tanpa pamrih. Tindakan Ahok sebagai pemimpin didasarkan kepada kebutuhan perbaikan Jakarta untuk ke depan dan bukan berdasarkan keinginan pribadi.

 “Ahok terbukti seorang gubernur yang tanpa pamrih. Buktinya, dia berbuat berdasarkan kebutuhan kekinian. Bukan keinginan. Dia memikirkan kondisi makro dan jangka panjang Jakarta, tanpa pernah berpikir tentang popularitas dan elektabilitas dirinya menjelang pemilihan gubernur,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (29/9).
Dikatakan, jika seorang pemimpin mengedepankan sikap menjaga citra, maka setiap melakukan sesuatu selalu melihat faktor popularitas. Dia mencontohkan, seorang pemimpin yang menjelang pemilu tidak berani menaikkan harga BBM. "Ahok memang lain. Kalau memang benar dan on the track, dia akan lakukan. Tidak peduli hal itu memberi amunisi politisasi oleh lawan politiknya,” kata dia.
Nusron mengatakan, setiap tokoh atau pemimpin memang mempunyai gaya masing-masing. Ada yang seminaris, fashionis (mengutamakan penampilan, Red), dan ada juga yang action. Ahok, kata Nusron, masuk kategori pemimpin action untuk mengejarlegacy.
“Saya yakin model kepemimpinan aksi nyata yang dilakukan oleh Ahok yang dibutuhkan masyarakat Jakarta saat ini. Untuk menyelesaikan masalah akut yang kompleks di Jakarta ini dibutuhkan pemimpin yang proper, proven, dan delivered, seperti yang sudah dilakukan Ahok,” ujarnya.

Menyelesaikan masalah Jakarta, kata Nusron, tidak sekadar dibutuhkan jargon indah dan susunan mutiara kata yang filosofis. Apalagi, dengan penampilan yang sekadar ganteng.

“Jakarta butuh kerja nyata, meski tidak popular, ketimbang sok populis, tetapi tidak delivered dan masalah tidak teratasi,” tegasnya.
Jadi, menurut Nusron, relokasi kampung kumuh di tanah milik publik, seperti Kalijodo, Luar Batang, Rawajati, Kampung Pulo, dan yang terakhir Bukit Duri, merupakan langkah solutif yang harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat yang lebih luas. Atas upaya itu, seharusnya semua pihak wajib membantu memberikan pengertian kepada warga yang tinggal di tanah negara, yang tidak seharusnya dijadikan pemukiman. “Sebab, apa yang mereka lakukan selama ini, dapat menciptakan banjir. Kalau banjir, ya, kita semua yang repot. Ini yang harus disadarkan. Bukan malah dijadikan komoditas politik,” kata Nusron.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan jika Komunitas Ciliwung Merdeka yang mengusulkan membangun kampung susun untuk warga Bukit Duri, tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di daratan sungai sekitar itu untuk bisa dibangun kampung susun.

Ahok mengaku sudah bertemu Komunitas Ciliwung Merdeka sebanyak tiga kali. Ahok juga menyetujui konsep kampung susun yang disodorkan, dan akan dikerjakan dengan memanfaatkan kontribusi tambahan dari pengembang. Namun, Ahok meminta mereka untuk mendapatkan surat kuasa pemilik bangunan dari warga terlebih dahulu yang justru tidak bisa direalisasikan.
“Saya juga punya petanya (kampung susun). Saya juga terima Sanggar Ciliwung Merdeka tiga kali di sini (Balai Kota). Saya minta sama mereka rekaman lengkap Youtube-nya. Saya minta mereka, kalau mau desain kayak begini, mau Rp 1 triliun pun oke saya kerjakan dari kontribusi tambahan pengembang. Tapi bisa tidak kamu dapatkan surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Ternyata tidak bisa,” kata Ahok.
Sebelum Bukit Duri, lanjutnya, Komunitas Ciliwung Merdeka juga gencar membela warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, saat akan ditertibkan. Namun, saat itu warga Kampung Pulo justru lebih memilih normalisasi sehingga mereka bersedia pindah ke rusunawa.


Sumber : Beritasatu


SHARE THIS

Author:

0 komentar: